ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah usah menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada memesan kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar tahu keadaan selama lapangan, mulai daripada pergi sampai hingga selama luar negeri, papar mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan dengan tema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki adalah bagian daripada proses pelayanan dan perlindungan pada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- RajaKamar Ahlinya Hotel Indonesia
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
oleh sebab tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha serta akses dan luas kepada keterlibatan pjtki dengan objek wisata meningkatkan kualitas sistem agar pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan pada dalam luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra pada semua proses kebijakan, bukan dijadikan objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa pada ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal makanya baru belum bisa diaplikasikan pada penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan dibuat tanggapan atas keluhan daripada pihak apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra dalam membeli kebijakan, padahal pjtki adalah pihak yang paling berperan selama lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan menggandeng pjtki untuk partner pemerintah. jangan apabila banyak kesuksesan juga prestasi pemerintah yang melayani, tapi jika banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sesungguhnya seringkali berhasil melaksanakan urusan-urusan kaum pekerja migran dalam luar negeri, tergolong angka hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan langkah yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah di luar negeri oleh karenanya cenderung besar agar melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji kepada apjati supaya menyampaikan masukan itu pada pemerintah agar dilaksanakan pembahasan untuk menciptakan kebijakan dan dapat mengakibatkan iklim upaya-upaya yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah semua input ini aku sampaikan terhadap pemerintah, kta mau membahas lagi supaya mencari hapal apakah telah sesuai serta masih banyak yang usah diperbaiki, ujar mahfud.