ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama mencari kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tepat diajak berbicara pada merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar mengetahui keadaan di lapangan, mulai daripada berangkat sampai hingga di luar negeri, tutur mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertajuk mendorong kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki merupakan bagian dari proses pelayanan serta perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Belanja Online yuk, di sini tempatnya
- Beberapa tempat untuk belanja online
- Wisata Pulau Tidung
oleh karena tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis juga akses yang luas bagi keterlibatan pjtki dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem supaya pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan pada selama luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dijadikan mitra selama seluruh proses kebijakan, bukan dibuat objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa selama ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal oleh karenanya masih belum dapat diaplikasikan selama penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia berbagi untuk tanggapan atas keluhan dari bagian apjati dan merasa kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra di membuat kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan di lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan menggandeng pjtki sebagai partner pemerintah. jangan manakala ada kesuksesan dan prestasi pemerintah yang melayani, namun apabila ada masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sesungguhnya kerap berhasil menyelesaikan masalah-masalah kaum pekerja migran pada luar negeri, tergolong persentasi hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah dalam luar negeri sehingga cenderung sulit agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji kepada apjati agar mengatakan aspirasi tersebut pada pemerintah agar dilakukan pembicaraan guna menciptakan kebijakan dan dapat mengakibatkan iklim upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai input ini aku berbagi kepada pemerintah, kta hendak membahas dulu untuk mencari tahu apakah telah pas atau baru ada dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.