mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra menyatakan aneh dengan ditetapkannya bendera aceh dan mirip melalui bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
menurut yusril, penetapan bendera milik gam tersebut melanggar kesepakatan dibandingkan pertemuan konsultasi antara gubernur aceh melalui sederat pejabat pemerintah termasuk unsur kementerian selama negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, pada hotel sultan, jakarta selama 17 desember kemarin.
dalam pertemuan tersebut disepakati membeli simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang ada tokoh, agar membayar input penentuan bendera aceh serta lambang aceh sebagaimana yang ada pada perjanjian helsinki yang mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. berbagai tokoh yang diundang sepakat kiranya penentuan bendera serta lambang jangan mempunyai polemik melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda Jakarta - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda Jakarta - Dealer Honda
bahkan, ketika dijalani bendera berwarna merah melalui gambar bulan sabit juga bintang, serta bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa arab, dan hadir ikut tertawa mengapa bendera yang disahkan pemprov aceh kini berbeda melalui yang diusulkan selama pertemuan 2012, papar yusril.
meski begitu, dia berharap kontroversi pemerintah pusat dengan pemprov aceh mampu diselesaikan langsung dengan tak berdampak pada nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh juga gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyampaikan, meskipun qanun telah disahkan dpr aceh, tapi tetap mampu dibatalkan bila terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tidak bisa bertentangan melalui peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak bisa diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, telah berada di aceh supaya berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. diinginkan, daripada pertemuan itu lahir sebuah kesepakatan supaya merevisi bendera aceh dan memang mirip dengan bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda agar menyatakan hasil evaluasi terhadap 12 poin di selama qanun.
kami amat tidak terima melalui keberadaan model pengibaran bendera yang disahkan itu, ujarnya.